Jakarta - Pelaksanaan aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menggunakan QR code yang sebelumnya direncanakan akan dimulai pada 1 September 2024, ternyata mengalami penundaan. Beredar kabar bahwa aturan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2024, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, saat dikonfirmasi tidak memberikan kepastian mengenai tanggal pasti pemberlakuan aturan tersebut.
Heppy menjelaskan bahwa pihak Pertamina terus mendorong masyarakat pengguna BBM subsidi untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan QR code yang akan digunakan saat aturan ini resmi diberlakukan. “QR code ini adalah bagian dari pendataan pengguna kendaraan yang menggunakan BBM subsidi, yang sebelumnya telah diterapkan untuk solar. Kini, penerapan beralih ke Pertalite,” paparnya.
Pendaftaran QR code untuk Pertalite dilakukan secara bertahap dan saat ini fokus pada kendaraan roda empat di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan beberapa wilayah non-Jamali seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.
Pemerintah berencana untuk memberlakukan pembatasan BBM subsidi Pertalite mulai 1 Oktober 2024, dengan dasar regulasi berupa peraturan menteri ESDM. Sebelum pemberlakuan resmi, akan ada sosialisasi yang dilakukan selama bulan September. “Kami ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ujar Heppy.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini, SPBU di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Gresik belum menerapkan syarat QR code untuk pembelian Pertalite. Rizky Eko, seorang petugas di SPBU Jalan Dupak, Surabaya, menyatakan bahwa hingga saat ini, pengisian bahan bakar masih berjalan seperti biasa tanpa harus menggunakan QR code.
Meski begitu, beberapa SPBU telah membuka layanan registrasi QR code untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran. Eduwin Kamal Hasan, pengawas di salah satu SPBU di Surabaya, menyebutkan bahwa petugas telah disiapkan untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan diri ke aplikasi Pertamina. Namun, keputusan akhir terkait persetujuan QR code berada di tangan Pertamina.
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyampaikan pandangannya bahwa penerapan QR code untuk pembelian Pertalite tidak akan mudah, terutama karena banyak masyarakat yang masih kesulitan mengakses aplikasi atau website untuk mendaftar. Namun, ia juga menekankan bahwa jika program ini berhasil, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi yang kemudian dapat dialokasikan untuk program-program strategis lainnya.
Hingga akhir Agustus 2024, Pertamina mencatat sebanyak 4.032.790 pendaftar telah terverifikasi dan mendapatkan QR code. “Masyarakat pengguna Pertalite yang belum mendaftar diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” ujar Heppy.
Penundaan pelaksanaan aturan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Sementara beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini karena memberikan waktu lebih untuk mempersiapkan diri, ada juga yang merasa khawatir akan adanya kendala teknis saat aturan tersebut mulai diterapkan.
Di Jawa Timur, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengonfirmasi bahwa implementasi QR code memang ditunda hingga ada instruksi lebih lanjut dari pemerintah. “Kami hanya operator. Regulasi ada di tangan pemerintah. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan instruksi,” tuturnya.
Dengan penundaan ini, harapan masyarakat adalah agar implementasi QR code untuk pembelian Pertalite bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti, sehingga program subsidi BBM bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!