Lombok Utara, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menghadapi tantangan besar dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa meski berbagai langkah sudah diambil, pencapaian target tersebut tampaknya masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data terkini, 1.045 orang di Lombok Utara tercatat sebagai penduduk yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Mereka adalah warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan akses terhadap pendapatan serta layanan sosial.
Fathurrahman menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa intervensi untuk meringankan beban warga miskin ekstrem. "Dari 1.045 orang ini, beberapa sudah kami intervensi melalui bantuan sosial. Tahun ini, kami memberikan paket sembako untuk 625 orang. Selain itu, ada juga 13 orang yang kami bantu dengan peralatan rumah tangga seperti kompor, tabung gas, dan alat masak lainnya," ujar Fathurrahman saat ditemui pada Senin (18/11).
Meski sudah ada bantuan sosial yang diberikan, Fathurrahman mengakui bahwa langkah tersebut masih belum dapat mencakup seluruh populasi yang terdampak kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa target penghapusan kemiskinan ekstrem di Lombok Utara sulit tercapai dalam waktu yang singkat.
Selain Dinsos PPPA, langkah-langkah perbaikan juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP). Tahun ini, Dinas PUPRPKP berhasil membangun 28 unit rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarga miskin ekstrem, yang seringkali tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Namun, Fathurrahman menambahkan bahwa meskipun berbagai program sudah dilaksanakan, tantangan terbesar tetap ada pada pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem. "Kami ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem tahun ini. Tapi, tidak mungkin semuanya bisa kami intervensi. Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan," ujarnya dengan nada pesimistis.
Fathurrahman menjelaskan bahwa untuk menangani kemiskinan ekstrem secara lebih berkelanjutan, pemerintah daerah akan fokus pada pemberian bantuan yang lebih produktif. "Tidak mungkin terus-menerus memberikan sembako. Di antara mereka ada yang usia produktif, sehingga kami berencana memberikan pelatihan keterampilan serta bantuan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ungkap Fathurrahman.
Untuk itu, Dinsos PPPA berencana berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan serta akses modal yang dapat membantu masyarakat keluar dari jurang kemiskinan.
Verifikasi Penerima Bantuan dan Harapan untuk Perubahan
Salah satu langkah yang akan diambil oleh Dinsos PPPA adalah melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan tahun ini. Fathurrahman berharap, verifikasi tersebut dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak signifikan bagi penerima, dan diharapkan mereka dapat keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.
“Harapan kami adalah agar mereka yang mendapatkan bantuan bisa keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Dengan begitu, mereka tidak lagi masuk daftar prioritas tahun depan,” tambah Fathurrahman.
Tantangan dan Realitas Anggaran
Meskipun pemerintah daerah terus berupaya melalui berbagai program, Fathurrahman menyadari bahwa keterbatasan anggaran dan kapasitas menjadi hambatan besar. "Dengan anggaran yang terbatas, tentu saja akan sangat sulit mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam waktu singkat. Kami masih membutuhkan dukungan lebih untuk bisa memberikan intervensi yang lebih luas dan lebih cepat," ujarnya.
Kondisi ini juga menggambarkan tantangan besar yang dihadapi daerah-daerah dengan infrastruktur dan akses ekonomi yang terbatas. Selain itu, keberagaman faktor penyebab kemiskinan, seperti pendidikan rendah, ketidakmampuan akses terhadap layanan kesehatan, dan rendahnya kesempatan kerja, turut memperburuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Lombok Utara.
Meski target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tantangan besar, langkah-langkah strategis seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha diharapkan bisa membawa dampak jangka panjang. Upaya-upaya ini menjadi secercah harapan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin ekstrem, meskipun pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem mungkin memerlukan waktu lebih panjang dari yang diperkirakan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!